Senin (17 Juni 2013) : Sebuah Aksi, Sebuah Peringatan

Kenaikan harga BBM sudah diumumkan pemerintah sejak 17 Juni 2013 lalu, namun baru diberlakukan pada tanggal 21 Juni 2013 pukul 22.00 WIB. Iya, tepat semalam pemberlakuan kenaikan harga BBM sudah berjalan. 

Memang, kalau dilihat secara kasat mata sudah sangat recommended harga BBM dinaikkan. Pasalnya pemerintah berdalih bahwa anggaran negara jebol jika harga BBM terus disubsidi dengan besaran subsidi sama seperti sebelumnya. Saya mulai berpikir apakah ini benar ketika subsidi tidak dikurangi maka APBN akan jebol? Saya mulai bertanya-tanya apakah tidak ada alternatif lain untuk bisa ‘tidak’ mengurangi subsidi BBM saat ini. Seorang teman yang juga aktivis mahasiswa UI pernah berkata bahwa anggaran pulsa untuk satu orang anggota DPR besarnya adalah sepuluh juta rupiah. Suatu nominal yang sangat fantastis nilainya bagi seorang mahasiswa seperti saya. Lagi-lagi saya bertanya-tanya, sesibuk apa para anggota DPR itu beraktivitas sehingga memerlukan jumlah pulsa sebanyak itu. Suatu logika yang kurang masuk di akal menurut saya. Mengapa mereka tidak menggunakan gaji mereka yang notabene puluhan juta untuk membeli pulsa yang hanya sepuluh juta? Ah, akal saya kurang mampu untuk mencerna kenyataan ini. Lalu berapa ratus jumlah anggota DPR saat ini? saya pernah membaca suatu referensi bahwa jumlah anggota DPR sekitar lebih dari 150 orang, tinggal hitung saja sepuluh juta dikali dengan 150 orang lebih.

Lalu lagi-lagi, sudah berapa kali kita lihat para (katanya) wakil rakyat melakukan kunjungan (atau yang biasa disebut studi banding) ke berbagai belahan dunia, katanya studi banding, namun apakah hal itu benar-benar dilakukan secara proporsional atau tidak, nalar saya masih kurang bisa mencerna hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan (katanya) kunjungan kerja bukan lagi terhitung sepuluh atau dua puluh juta, namun lebih dari itu. 

Lagi-lagi saya berpikir, apakah tidak bisa anggaran ‘pulsa’ dan ‘jalan-jalan’ ini dikurangi jumlahnya? Mengapa anngaran sekaliber BBM saja bisa dikurangi namun yang semacam ini tidak bisa? Aku lagi-lagi kurang bisa mencerna pemikiran dari para (katanya) wakil rakyat itu.

Sebuah sumber (kwikkiangie.com) menyebutkan tentang mekanisme pembelian minyak bumi dari pemerintah sampai penjualan ke ranah masyarakat luas. Katakanlah harga minyak bumi Rp 1000. dan harga minyak dunia Rp 2000. Pemerintah menjual minyak bumi ke pertamina menggunakan harga dunia, namun memerintahkan kepada rakyat menggunakan harga lokal. Untuk lebih jelas saya berikan gambaran ini :

Image

Saya rasa sudah tidak perlu penjelasan lagi dari saya terkait hal ini. Kalau mau sumber yang benar-benar valid, buka link ini.

Dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM ini memang tidak terlalu terasa bagi kalangan menengah ke atas, apalagi anggota DPR dan kroni-kroninya. Bukan apa-apa, mereka kan punya banyak sumber pemasukan. Namun untuk golongan bawah, saya rasa akan sangat-sangat terasa berat dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Apalagi di depan mata sudah terpampang jelas bahwa bulan Ramadan akan segera tiba, lalu tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah pun nyata terlihat. Saya sangat bisa memastikan kalau pada momen ini harga kebutuhan pokok akan naik. Iya, selamat bersenang-senang di atas kekerdilan kaum bawah, pak (katanya) wakil rakyat.

“Lalu bagaimana dengan nasib rakyat Papua yang harga bensin satu liter mencapai angka 18.000 rupiah, mereka seringkali kehabisan stok bensin selama berminggu-minggu, bersyukur buat kita yang cuma naik jadi 6500 rupiah aja udah ngeluh” ujar teman saya yang tinggal satu kontrakan dengan saya dan tidak akan saya sebut namanya di sini. Oke-oke, pengamatan yang bagus saya rasa, mungkin beliau ingin mengajarkan kepada saya untuk tidak mengeluh dalam situasi apapun. Terima kasih sobat paling baik 🙂

Saya mencoba menggunakan nalar dan logika, bukan, saya bukan pengamat politik atau orang yang berkecimpung di bidang ESDM. Logikanya seperti ini, kalau yang di pulau Jawa saja sudah naik jadi 6500 rupiah perliter, apa di Papua harga bensin tetap 18000 perliter? Ah, mungkin hitung-hitungan anak SD sudah mampu menjangkaunya, saya lagi-lagi tidak perlu menjelaskan pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab macam ini. Lalu bagaimana supaya harga di Papua tidak melambung sampai ke langit seperti sekarang ini? Mudah saja, dua langkah yang menurut saya cukup, kalau ada tambahan dari pembaca saya sangat terbantu. Yaitu :
1. Permudah birokrasi
2. Buat kilang minyak di tanah Papua

Iya, birokrasi di negeri yang dimana sangat memerlukan racun tikus ini senang sekali menyulitkan hal-hal yang seharusnya menjadi mudah dan memudahkan hal-hal yang sebenarnya tidak mudah. Lagi-lagi, perlu ada kebijakan pemerintah untuk mempermudah birokrasi apalagi yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Di lain pihak, mengapa pembangunan kilang minyak seharusnya dipercepat? Kita sangat tau kalau daerah Indonesia Timur banyak sekali sumber daya alam, salah satunya minyak bumi. Otomatis kalau kilang minyak dibuat, infrastruktur juga akan dibangun dan dipermudah akses menuju Indonesia Timur, dan yang pasti, ketersediaan bahan bakar minyak bukan lagi bergantung dari asing. Saya yakin bahwa SDM di Indonesia ini sangat hebat dan intelek. Senior saya yang juga anak FTUI pernah bilang bahwa engineer di negeri ini terbaik ketiga se-Asia. Suatu capaian yang luar biasa menurut saya. Lalu, apakah dengan predikat terbaik ketiga tidak tau cara atau bahkan tidak bisa membuat kilang minyak sendiri? Lalu apa gunanya belajar selama bertahun-tahun? Memang tidak mudah, namun pasti bisa dilakukan. Seperti ungkapan yang sedari kecil saya sudah dengar, “Dimana ada kemauan, pasti ada jalan”. Masalahnya mau atau tidak si pemegang kekuasaan ini memberdayakan engineer nya untuk membangun kilang minyak baru? Wallahua’lam, semoga Allah menggerakkan hati-hati mereka.

Ada satu hal yang lebih mengenaskan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi hal ini. Ketika itu, saya ikut aksi, 17 Juni 2013. Berbagai elemen buruh dan mahasiswa berkumpul dan berorasi di depan gedung yang (katanya) menjadi tempat berpikir keras bagi (katanya) wakil rakyat dalam (katanya) memikirkan nasib rakyat-rakyatnya. Iya, aksi  yang dilakukan saya dan teman-teman BEM UI adalah aksi damai dalam menolak kenaikan BBM, berorasi dan berdiskusi menjadi fraksi balkon di dalam gedung DPR. Apabila pembaca menemukan hal-hal yang berbau anarkis, maka sangat bisa dipastikan itu bukan berasal dari anak BEM UI. Iya, di sana kami berorasi sambil menunggu hasil sidang paripurna DPR apakah BBM jadi dinaikan atau tidak. Lucunya, dalam pengambilan keputusan tersebut, mereka para (katanya) wakil rakyat itu menggunakan metode voting, bukan musyawarah. Padahal dalam pancasila lebih tepatnya sila ke-empat berbunyi “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN”. Ada kata ‘musyawarah’ di dalamnya. Lalu apakah voting termasuk musyawarah? Coba pikir sendiri. Semoga mereka dan kita memaknai pancasila dan termasuk dalam barisan yang menggunakan ‘musyawarah’ dalam pemutusan kebijakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s